ENREKANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang, Sulawesi Selatan, menanggapi wacana enam daerah di Sulsel yang berpotensi tidak memperoleh kuota jemaah haji tahun 2026 akibat aturan baru terkait daftar tunggu (waiting list). Pemkab Enrekang menyatakan akan melakukan lobi ke Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI agar daerahnya tetap mendapat jatah.

Kepala Bagian Kesra Setda Enrekang, Rudi Suarman, mengatakan pihaknya telah menerima informasi bahwa Enrekang termasuk dalam daftar daerah yang terancam tanpa kuota. “Kami sudah mendengar desas-desus bahwa Enrekang masuk enam daerah yang terancam tidak mendapatkan kuota haji,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (14/11/2025).

Rudi menjelaskan, aturan baru menetapkan bahwa kuota diberikan kepada jemaah dengan nomor porsi pendaftaran tahun 2010–2012, sementara pendaftar asal Enrekang baru masuk daftar tunggu tahun 2013. Kondisi ini membuat daerahnya tidak memenuhi syarat kuota berdasarkan mekanisme baru tersebut.

“Kita akan tetap melakukan lobi agar Enrekang bisa mendapatkan jatah, meskipun jumlahnya sedikit dan diprioritaskan untuk lanjut usia,” jelasnya.

Menurut Rudi, Bupati Enrekang Yusuf Ritangnga telah menerima informasi tersebut dan menyatakan keprihatinannya. Pemkab juga merencanakan pertemuan dengan Kemenag Enrekang untuk membahas langkah advokasi yang akan ditempuh.

“Kita akan komunikasikan melalui Depag, karena masyarakat tentu berharap bisa tetap memperoleh kuota haji,” tambahnya.

Sebelumnya, Kemenag Sulsel menyebutkan ada enam daerah yang terancam tidak mendapatkan kuota haji tahun 2026 berdasarkan aturan baru pembagian kuota. Keenamnya yakni Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Palopo, Luwu, dan Selayar.

“Hitungan kami ada enam daerah yang kemungkinan tidak memberangkatkan jemaah haji karena dasar pembagian kuota yang berbeda dari sebelumnya,” kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Sulsel, Ikbal Ismail, Rabu (12/11).

Namun demikian, Ikbal menegaskan bahwa keputusan tersebut belum final. “Enam daerah itu masih kemungkinan. Belum final. Kami masih terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.